Beranda > Tak Berkategori > tugas makalah non akademis KUR

tugas makalah non akademis KUR

Kata pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunianya penulisa dapat menyelesaikan artikel ini .

Artikel ini berisi tentang Program Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu Kredit Usaha Rakyat atau biasa disingkat KUR. Pada artikel ini di bahas mulai dari pengertian KUR, apa yang melandasi terbentuknya KUR, dan siapa yang mengkoordinasikan program KUR.

Penulis menyadari bahwa artikel ini jauh dari sempurna oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan artikel ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu terbentuknya artikel ini.

Bekasi, Maret 2010

penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………………………………2

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………….…………………………….3

KREDIT USAHA RAKYAT ……………………………………………………………………………………………………….4

REVITALISASI KREDIT USAHA RAKYAT 2010 …………………………………………………………………………5

LANDASAN HUKUM ……………………………………………………………………………………………………………..6

KOMITE KEBIJAKAN ……………………………………………………………………………………………………………..7

TIM PELAKSANA …………………………………………………………………………………………………………………..7

TUGAS KOMITE ……………………………………………………………………………………………………………………8

REFERENSI …………………………………………………………………………………………………………………….……9

KREDIT USAHA RAKYAT

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan  kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UKMK.

Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup:
– Peningkatan akses pada sumber pembiayaan
– Pengembangan kewirausahan
– Peningkatan pasar produk UMKMK
– Reformasi regulasi UMKMK

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 5 November 2007, dengan fasilitas penjamin kredit dari pemerintah melalui PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha. Adapun Bank pelaksanayang menyalurkan KUR ini  adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin.

KUR merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses olek UMKM dan koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable. Maksudnya usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak dibidang usaha produktif antara lain : pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan secara langsung, maksudnya UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR di kantor cabang atau kantor cabang pembantu Bank pelaksana. Agar lebih mendekatkan kepada pelayanan usaha mikro, maka penyaluran KUR juga dapat dilakukan secara tidak Langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakseskur melalui LKM, KSP/USP koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank pelaksana.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) linkage adalah kredit modal kerja dengan plafon kredit secara total eksposure sampai dengan Rp. 500.000.000,- yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), atau Lembaga Keuangan Micro (LKM) lainnya dengan pola penjaminan melalui linkage program. Linkage program adalah kerjasama dalam pemberian pinjaman oleh bank kepada KSP dan LKM untuk disalurkan kembali kepada usaha micro dan usaha kecil.

Sampai dengan tanggal 31 oktober 2009, bank pelaksana telah menyalurkan KUR mencapai Rp.16,13 triliun  kepada 2,24 juta debitur UMKMK. Rata-rata kredit yang disalurkan sebesar Rp. 7,21 juta/debitur dan NPL KUR mencapai 5,89%. Pemerintah menyiapkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak Rp 20 triliun per tahun dan untuk jangka lima tahun totalnya mencapai Rp100 triliun.

“Perhatian pemerintah untuk mendorong ekonomi mikro sangat besar, untuk kebijakan lima tahun ke depan disiapkan anggaran Rp100 triliun dengan penyaluran KUR rata-rata Rp20 triliun per tahun,” kata Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan di depan peserta Muktamar NU di Asrama Haji Sudiang, Makassar, dilansir Antara, Rabu (24/3).

Dia mengatakan, dana tersebut diharapkan dapat mendorong perekonomian, khususnya yang digeluti oleh pengusaha kecil, menengah dan mikro. Sementara dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia, lanjutnya, dalam enam tahun terakhir kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup terjaga, terbukti pada 2009 pertumbuhan ekonomi masih bisa berada pada angka 4,5 persen, meski jumlah tersebut lebih rendah dari capaian 2005 yang sempat mencapai tujuh persen.

Dari fenomena kemampuan Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi itu, dia mengatakan, menjadikan posisi Indonesia berada pada peringkat ke-3 setelah China dan India yang masih cukup baik pertumbuhan ekonominya dewasa ini.

“Pada 2010 pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,5 persen dan pada 2015 diharapkan mampu menambah dari lima negara di dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus,” katanya.  Kelima negara tersebut yang merupakan pendapat para ekonom dunia, lanjut Menkop dan UKM adalah, Brazil, Rusia, India dan China, kemudian menyusul Indonesia.
Khusus mengenai besarnya perhatian pemerintah untuk memajukan koperasi dan UKM, menteri mengimbau agar warga NU yang jumlahya cukup besar dapat berperan aktif dan berkiprah untuk mengembangkan koperasi dan UKM.

Revitalisasi Kredit Usaha Rakyat 2010

Sejak diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 5 November 2007, program penjaminan kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), yang selanjutnya disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendapat respon positif dari masyarakat. Penyaluran KUR mengalami kenaikan sekitar 9,5 (sembilan koma lima) kali lipat selama tahun 2008 dari Rp. 1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus milyar rupiah) pada Januari 2008 menjadi Rp. 12.900.000.000.000,- (dua belas triliun sembilan ratus milyar rupiah) pada Januari 2009, yang kemudian melambat dan mencapai Rp. 17.200.000.000.000,- (tujuh belas triliun dua ratus milyar rupiah) pada akhir Desember 2009. Sebaran realisasi KUR menurut sektor menunjukkan peran sektor perdagangan mencapai 70% (tujuh puluh persen), sementara sektor pertanian 15% (lima belas persen), sektor jasa lain-lain 7% (tujuh persen), dan sektor lainnya 8% (delapan persen).

Sebaran realisasi KUR menurut wilayah, menunjukkan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat merupakan penerima terbesar KUR secara nasional. Sementara penerima KUR terbesar di luar Jawa adalah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Dalam rangka meningkatkan kembali penyaluran dan efektivitas KUR, Pemerintah melalui Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu Kedua mencanangkan program revitalisasi KUR mulai tahun 2010. Ada tiga aksi yang akan dikerjakan yaitu:

  • Penyaluran KUR direncanakan mencapai Rp. 20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun rupiah) pertahun selama periode 2010-2014. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah akan menyiapkan dana penjaminan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  • Penambahan bank pelaksana KUR dengan keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah dan kelompok bank lain;
  • Relaksasi pengaturan penyaluran KUR.

Guna memastikan untuk penyaluran dana penjaminan KUR senilai Rp 2 triliun, telah ditandatangani nota kesepahaman antara sejumlah instansi pemerintah, perusahaan penjaminan dan perbankan. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM dengan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia dan PT Asuransi Kredit Indonesia, sedangkan enam bank yang sebelumnya telah menyalurkan kredit ini menjadi pihak ketiga, akni BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN. Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri. Menko Perekonomian mengatakan penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan upaya pemerintah memajukan sektor riil melalui pemberian fasilitas kemudahan dalam pembiayaan, serta melakukan relaksasi dalam prosedur pemberian KUR, yang bertujuan untuk meningkatkan kembali penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Landasan hukum

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat, yaitu:
– Peraturan Presiden nomor  2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan,
– Inpres 6 tahun 2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan
Pemberdayaan UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia,
– MOU antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani
pada tanggal 9 Oktober 2007,
– Addendum I MoU Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang
ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2008,
– Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 5 tahun 2008 tentang Komite
Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UMKMK,
– Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana dengan Lembaga Penjaminan,
– Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR,
– Addendum II MoU Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang
ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2010,
– Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-07/M.EKON/01/2010 Tentang
Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat,
– Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan
Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat,

Komite kebijakan

Dalam rangka mengkoordinasikan program KUR, Pemerintah membentuk Komite Kebijakan. Dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian nomor: KEP-05/M.EKON/01/2008  tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi pada tanggal 31 Januari 2008.

Kementrian coordinator bidang perekonomian bersama dengan instansi Pembina mengkoordinasikan kebijakan penjamin kredit. Hal-hal yang dikoordinasikan :

  1. Penyiapan UMKM dan koperasi sesuai dengan instansi Pembina
  2. Kebijakan dan prioritas bidang usaha
  3. Pembinaan dan pendampingan UMKM dan Koperasi.
  4. Sosialisasi program dan koordinasi dengan daerah
  5. Kebijakan penjamin kredit

Pengarah :

  1. Menko Perekonomian
  2. Menteri Keuangan
  3. Menteri Perindustrian
  4. Menteri Pertanian
  5. Menteri Kelautan dan perikanan
  6. Menteri Kehutanan
  7. Menteri Perdagangan
  8. Menteri Negara Koperasi dan UKM
  9. Menteri Negara BUMN
  10. Menteri Negara PPN / kepala Bappenas
  11. Kpala BPKP

TIM PELAKSANA

Tim pelaksana diketuai oleh Deputi I Menko Perekonomian dan wakilnya Deputi IV Menko Perekonomian. Yang beranggotakan :

  1. Ketua Bappepam-LK
  2. Deputi Meneg Koperasi dan UKM bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha
  3. Deputi Meneg BUMN Bidang usaha perbankan dan jasa keuangan
  4. Sekjen Departemen Pertanian
  5. Dirjen Industri kecil dan menengah, Departemen Perindustrian
  6. Dirjen Kelautan, Pesisir dan pulau pulau kecil, DKP
  7. Deputi Meneg PPN/Bappenas Bidang kemiskinan, Ketenaga kerjaan, dan usaha kecil dan menengah.
  8. Deputi Kepala BPKP Bidang pengawasan instansi Pemerintah Bidang Perekonomian
  9. Staff Ahli Bidang Ekonomi Departemen Kehutanan
  10. Staff Ahli Bidang Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah Departemen Perdagangan

Counter part : Dputi Gubernur Bidang Pembayaran , Pengedaran Uang, BPR dan Kredit Bank Indonesia.

Tugas  Komite Kebijakan

  1. Merumuskan & menetapkan kebijakan, program, dan rencana kerja, serta langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi,
  2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama tentang penjmainan kredit /pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi,
  3. Menetapkan langkah-langkah strategis untuk penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi,
  4. Melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Menko Perekonomian.

REFERENSI

  1. http://www.depkop.go.id
  2. http://www.kredit-usaha-rakyat.co.cc
  3. http://www.kompas.com
  4. http://www.tvone.tv
Kategori:Tak Berkategori
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: